menu bar
close-grey

Menyiapkan kepatuhan terhadap EUDR: Hal-hal yang perlu diketahui produsen makanan dan minuman

Posted: Dec 04, 2023 5 minute read Ian Suwarganda 0 Likes

Hitung mundur akan segera dimulai menuju pemberlakuan aturan terbaru Uni Eropa yang bertujuan membebaskan rantai pasok dari praktik deforestasi untuk komoditas yang masuk dan keluar dari wilayah ini. Dengan sisa waktu 18 bulan menjelang berlakunya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR), dunia usaha perlu mempersiapkan langkah-langkah uji tuntas yang lebih baik yang mewajibkan mereka menelusuri kembali komoditas hingga ke asalnya. Hal ini berpotensi memberikan tantangan bagi produsen makanan dan minuman dalam memenuhi aspek kepatuhan.

Para analis mengemukakan adanya risiko meningkatnya biaya dalam upaya memenuhi kepatuhan pada aturan tersebut, yang mungkin terjadi sesuai kompleksitas rantai pasok, belum lagi risiko terkait waktu dan pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan dan memeriksa pemasok baru jika pemasok saat ini tidak sanggup mengikuti ketentuan.

Pelaku industri ini yang berskala lebih kecil dengan sumber daya terbatas harus berinvestasi di bidang kemamputelusuran atau arsitektur data yang mungkin dibutuhkan untuk memonitor kepatuhan. Meski perusahaan-perusahaan besar umumnya lebih siap dan memiliki pengetahuan lebih terperinci tentang rantai pasok, skala dan kompleksitas operasi pengadaan mereka juga dapat menimbulkan tantangan signifikan. Bekerja sama dengan beragam rantai pasok yang terdiri dari banyak pemasok langsung maupun tidak langsung menuntut identifikasi dan pengelolaan berkualitas dari sejumlah besar data rantai pasok, di samping strategi penyediaan pasokan dan pengadaan yang kokoh agar dapat memenuhi persyaratan uji tuntas di masa mendatang.

Siapkah rantai pasok Anda?

Kabar baiknya bagi produsen makanan adalah banyak dari penyedia komoditas telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan cara-cara dalam mengatasi isu deforestasi di rantai pasok, sehingga mereka lebih siap menghadapi regulasi yang berubah-ubah. Peta Jalan Sektor Pertanian Menuju 1,5oC (Agriculture Sector Roadmap to 1.5oC) yang disahkan di kegiatan COP27 menandakan komitmen pelaku perdagangan komoditas pertanian-perkebunan untuk menghapus deforestasi dan mengurangi emisi sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan dalam operasi mereka, selaras dengan jalur yang ditetapkan menurut Perjanjian Paris menuju 1,5oC.

Selama satu dekade terakhir atau lebih, industri minyak kelapa sawit telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menghapuskan deforestasi dari rantai pasoknya. Kendati masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, upaya seluruh industri ini mulai membuahkan hasil. Data Trase Insights menunjukkan bahwa deforestasi yang terkait produksi minyak kelapa sawit di Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia berada pada tingkat terendah dalam dekade ini, justru saat produksi terus mengalami peningkatan.

Sinar Mas Agribusiness and Food mendukung maksud baik di balik peraturan ini untuk memastikan agar komoditas yang dulu selalu dikaitkan dengan deforestasi, termasuk kelapa sawit, dapat diproduksi secara berkelanjutan. Program keberlanjutan Perusahaan telah berfokus pada permasalahan ini selama lebih dari satu dekade, diawali dengan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy) yang ditetapkan pada tahun 2011 lalu diikuti Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (KSLG) pada tahun 2015 yang memperkuat komitmen untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi dan stok karbon tinggi dalam rantai pasok pihak ketiga maupun operasional Perusahaan sendiri.

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perusahaan telah melindungi kawasan hutan hampir seluas 80 ribu hektar sebagai area konservasi di perkebunan kami. Upaya ini tidak berhenti sebatas wilayah konsesi kami. Di luar perkebunan Perusahaan, kami bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam upaya konservasi untuk 43.000 hektar hutan dan mendukung upaya konservasi pemasok kami untuk melestarikan kawasan hutan seluas 120.000 hektar.

Apa dampaknya bagi produsen?

Perincian tentang bagaimana EUDR diimplementasikan kini masih disusun. Namun, yang kami tahu saat ini, ada kekhawatiran bahwa beban kepatuhan akan ditanggung pihak produsen dalam memperoleh, menganalisis dan membagikan data produksi sawit di setiap pengiriman. Seperti diketahui, rantai pasok minyak kelapa sawit selalu terfragmentasi dan melibatkan jutaan petani, yang di Indonesia saja angkanya mencapai lebih dari 2,6 juta. Pengumpulan informasi terperinci dari para petani akan menjadi tantangan dan jelas ada risiko bahwa, untuk mematuhi EUDR, pembeli akan menghapus petani kelapa sawit dari rantai pasok mereka untuk mempermudah penelusuran asal-usul pasokan.

Dengan semakin banyaknya informasi tentang implementasi dalam beberapa bulan mendatang, produsen makanan dan minuman harus mulai mengukur seberapa siap mereka beserta pemasok mereka untuk mematuhi tiga aspek utama:

Geolokasi

Langkah pertama adalah mengetahui dan menunjukkan dari mana bahan mentah berasal. Produsen makanan dan minuman harus memastikan bahwa pemasok dapat memberikan data penelusuran bahan-bahan hingga ke petak lahan tempatnya dihasilkan. Peran serta seluruh rantai pasok dan khususnya petani sangat diperlukan agar mereka tetap menjadi bagian dari rantai pasok yang berkelanjutan.

Investasi dini Perusahaan pada aspek kemamputelusuran hingga perkebunan (Traceability to Plantation/TTP) sejak tahun 2016 serta kerja sama dengan berbagai mitra seperti penyedia jasa teknologi pertanian Indonesia, Koltiva, telah memberikan banyak titik geolokasi sehingga memudahkan kami untuk memenuhi ketentuan ini, baik untuk perkebunan Perusahaan maupun milik pemasok pihak ketiga. Hingga saat ini, kami telah meraih 98 persen TTP untuk rantai pasok sawit sehingga memperkuat kemampuan dalam memberikan titik data yang relevan dengan lokasi pengadaan minyak kelapa sawit kami.

Masih belum jelas format dan standar apa yang diminta Uni Eropa dalam membagikan data geolokasi ini. Di Indonesia, dan juga negara-negara produsen kelapa sawit lainnya, ada kekhawatiran terkait pengungkapan data koordinat GPS dan pemetaan untuk melindungi privasi petani dan pemilik lahan. Produsen harus menemukan solusi seperti anonimisasi data untuk mengatasi permasalahan ini.

Risiko Deforestasi

Langkah selanjutnya adalah memberikan titik data untuk menilai risiko deforestasi, guna membuktikan bahwa lokasi pengadaan produk tidak mengalami deforestasi sejak 31 Desember 2020. Upaya pemetaan dan pemahaman rantai pasok melalui inisiatif seperti TTP akan membuat perusahaan seperti kami untuk dapat memantau kepatuhan pada komitmen keberlanjutan secara menyeluruh, termasuk implementasi kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE). Hal ini sejalan dengan upaya proaktif untuk mengidentifikasi risiko deforestasi aktif melalui layanan pemantauan oleh satelit.

Apabila data tidak tersedia, produsen kelapa sawit akan diminta untuk menunjukkan bahwa langkah-langkah mitigasi telah disiapkan. Kami selalu menggunakan pendekatan “Do, then Share” (Lakukan lalu Sebarkan) dalam membangun rantai pasok yang berkelanjutan, yaitu menerapkan praktik dan kebijakan baru pada operasional Perusahaan sebelum mendorong pemasok untuk menerapkan metode tersebut dalam kegiatan mereka. Begitu pula yang terjadi saat kami membantu ratusan ribu petani kelapa sawit memulai langkah keberlanjutan mereka sendiri.

Legalitas

Yang terakhir, perusahaan harus memastikan semua komoditas yang mereka gunakan mematuhi semua hukum terkait yang berlaku di negara produsen. Hal ini mencakup berbagai hal, dari pemastian bahwa produsen memiliki hak hukum untuk budidaya tanaman di lahan mereka hingga perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan.

Persyaratan legalitas menjadi masalah tersendiri bagi petani kelapa sawit. Realita di rantai pasok perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain yang berskala kecil menunjukkan bahwa para petani tidak memiliki bagian hukum khusus yang dapat memastikan kesesuaian dengan regulasi terkini terkait hak atas tanah, lingkungan, dan pekerja. Kebanyakan petani hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan dokumen resmi seperti yang diwajibkan perusahaan di Eropa.

Tanpa harus menghapus petani dari rantai pasok dan membatasi akses ke basis pasokan, perusahaan mempunyai kepentingan moral dan komersial untuk berinvestasi dan memitigasi risiko petani. Sebagai contoh, pelanggan Perusahaan ikut mendanai program Sawit Terampil yang membantu petani kelapa sawit memperoleh legalitas dan sertifikasi.

Hambatan terakhir bagi produsen dan pedagang komoditas ketika titik data uji tuntas telah diidentifikasi dan diverifikasi adalah bagaimana membagikan data tersebut kepada perusahaan yang menggunakan produk mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan data uji tuntas dengan satu klik saja, sehingga dapat mempermudah produsen yang memiliki banyak input dan pemasok. Saat ini Perusahaan sedang menjalin kerja sama dengan para ahli platform digital untuk membangun teknologi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengakses titik data berkualitas pada tingkat pengiriman.

 

Tulisan asli ditulis oleh Ian Suwarganda untuk Food & Drink Manufacturing UK. Artikel ini telah mendapatkan izin untuk diterbitkan ulang di sini.

fb twitter linkedin mail