sustainability-banner-1024x178-1
Keberlanjutan

Konflik Sosial

 

Karang Mendapo (Karmen)

No. Keterangan Periode Peristiwa Status
1 Perselisihan tentang batas-batas desa antara Karmen dan Batu Ampar, Sarolangun, Jambi Feb 2013 Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan, kerja sama dengan TFT telah berjalan untuk mencari penyelesaian damai pada kasus di Karmen, Jambi. Kasus ini melibatkan anak perusahaan SMART, PT Kresna Duta Agroindo (KDA), yang bermitra dengan Koperasi Tiga Serumpun (KTS) untuk mengelola perkebunan plasma milik petani dari delapan desa melalui skema Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA).

Akar sengketa ini bermula dari masalah pengelolaan lahan dan kebun. Melalui KKPA, petani plasma yang tergabung di KTS memercayakan pengelolaan lahan mereka ke KDA sebagai pengelola perkebunan. KTS memperoleh pinjaman dari bank dengan KDA sebagai penjaminnya, sesuai peraturan perbankan nasional. Sebagai bagian dari kemitraan dalam skema plasma, KTS terikat oleh kewajiban kontrak untuk menjual tandan buah segar (TBS) yang dipanen ke KDA. Hasil penjualan kemudian digunakan untuk membayar angsuran dan bunga pinjaman ke bank.

Pada bulan September 2008, sekelompok warga dari Karmen mulai mengelola area perkebunan yang disengketakan di Karmen dan desa tetangga, Batu Ampar. Kelompok warga tersebut menjual TBS ke pabrik lain, bukan mengirimkannya ke KDA. Akibatnya, pembayaran angsuran beserta bunga bank atas area yang disengketakan tidak dilanjutkan. Sementara itu, KDA sebagai penjamin fasilitas kredit terus membayar angsuran dan bunga pinjaman. Konflik memanas pada bulan Januari 2011 saat bentrokan antara sekelompok warga dari Karmen dan polisi setempat mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka.

Untuk menyelesaikan konflik ini secara damai, SMART melibatkan TFT untuk membantu proses mediasi.

Setelah serangkaian seminar dan konsultasi yang difasilitasi TFT untuk mencapai kesepahaman di antara pihak-pihak terkait, para pimpinan Karmen, KTS, dan KDA menandatangani sebuah resolusi berikut rencana aksi guna menjalin kerja sama yang saling menguntungkan pada 14 Oktober 2011.

Dalam 12 butir kesepakatan tersebut, terdapat komitmen untuk mengirimkan seluruh TBS yang dipanen di Karmen ke KDA dan menyisihkan sebagian pendapatan dari TBS untuk membayar angsuran dan bunga pinjaman ke bank.

Berbagai pihak ini turut ambil bagian dalam pelaksanaan rencana aksi yang disepakati sampai tanggal 19 Februari 2013 ketika pengiriman TBS dari Karmen ke KDA dihentikan. Sebagai akibatnya, pembayaran angsuran ke bank pun terhenti.

Selesai
Apr 2013 Pada tanggal 3 April 2013, TFT mengumpulkan pihak-pihak penting terkait untuk meninjau ulang pelaksanaan resolusi dan rencana aksi yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari SMART, KDA, KTS, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan pimpinan Karmen, pimpinan desa Batu Ampar, serta LSM lokal. Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen yang dinyatakan oleh masing-masing pihak untuk terus melanjutkan proses keberperanan komunitas dan menyelesaikan masalah apa pun yang dapat menghambat kemajuan proses tersebut.
Mei 2013 Pada bulan Mei 2013, Verifikasi lapangan atas batas desa antara Karmen dan Batu Ampar telah selesai dengan dukungan TFT. Bupati Sarolangun menetapkan batas desa tersebut, melalui surat keputusan resmi. TFT kemudian mengatur pertemuan yang melibatkan para pimpinan desa dari Karmen dan Batu Ampar untuk membahas pelaksanaan tata batas sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tersebut.
Okt 2013 BPD telah melanjutkan kembali pembayaran angsuran pinjaman bank dan menegosiasikan penyisihan sebagian pendapatan kotor yang diperoleh dari hasil penjualan TBS dari Karmen untuk menutup biaya produksi sejak Oktober 2013.
Mei 2014 Untuk menindaklanjuti 12 butir kesepakatan yang ditandatangani pada Oktober 2011, TFT mengumpulkan para pemangku kepentingan utama dari SMART, KDA, KTS, BPD, Karmen, Batu Ampar, empat LSM lokal, RSPO, dan Camat Pauh di bulan ini.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa BPD akan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola perkebunan plasma bagi masyarakat Karmen dan memastikan pengiriman TBS secara terus menerus dan, pada akhirnya, pengiriman seluruh TBS ke KDA sebagai wujud komitmen pada kemitraan plasma antara KTS dan KDA.

Agt 2014 Pengiriman penuh TBS dari Karmen ke KDA dilanjutkan. Pembayaran angsuran pinjaman ke bank juga kembali berjalan.
Dec 2014 Setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Sarolangun yang menentukan batas antara Karmen dan Batu Ampar, kedua kelompok warga sepakat untuk menerima keputusan pemerintah tersebut.

Kepala Desa Karmen dan Batu Ampar sepakat untuk melakukan sosialisasi mengenai keputusan resmi pemerintah.

Selain itu, disepakati bahwa tapal batas antara kedua desa tersebut adalah sebuah selokan.

Jun 2015 SMART membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan persoalan sengketa ini bersama RSPO.
Agt 2015 SMART memutuskan untuk mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion atau “FGD”) mengenai kemajuan yang dicapai terkait 12 butir kesepakatan tersebut. FGD melibatkan KDA, KTS, dan Kepala Desa Karmen dan Batu Ampar.

Kepala Desa Batu Ampar juga diundang untuk lebih lanjut penetapan tapal batas antara kedua desa.

Okt 2015 Pada tanggal 16 Oktober diadakan rapat yang membahas status pelaksanaan ke-12 butir kesepakatan antara PT KDA, KTS, dan Karmen.

Pokok bahasan diskusi mencakup:

  1. Kesediaan para pihak untuk melanjutkan proses penyelesaian konflik
  2. Persetujuan mengenai 12 butir kesepakatan dan penerimaan persetujuan tersebut oleh semua pihak
  3. Unsur pimpinan desa yang baru

Hasil dan rekomendasi solusi:

Jangka panjang: dalam waktu 1 tahun

Membentuk lembaga lokal yang inklusif, transparan, dan akuntabel yang akan mewakili desa. Badan ini akan mengelola pekerjaan yang berhubungan dengan perkebunan dan semua masalah di desa

Jangka menengah: dalam waktu 4-6 bulan

Mendorong dialog antara semua pemangku kepentingan dan mendukung kepemimpinan baru desa sebagai titik fokusnya

Jangka pendek: dalam waktu 3 bulan

Mengadakan pertemuan untuk mengkaji 12 butir kesepakatan dan, sebelum pertemuan tersebut diadakan, melakukan upaya memfasilitasi dialog intensif di antara para pemangku kepentingan.

Nov 2015 Pada pertemuan DSF Advisory Group di forum RSPO Roundtable, DSF melaporkan bahwa semua pemangku kepentingan telah menyetujui rekomendasi DSF, termasuk untuk merekrut konsultan sebagai fasilitator dan/atau mediator.

DSF menggandeng konsultan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi rapat kajian bersama konsultan tersebut setelah pengangkatan Kepala Desa Karmen yang baru.

Feb 2016 DSF memfasilitasi sebuah rapat kajian yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Jun 2016 Dalam suratnya tertanggal 7 Juni 2016 Complaints Panel RSPO mencatat bahwa Panel merasa puas bahwa KDA telah memenuhi kewajibannya sesuai ke-12 butir kesepakatan dengan masyarakat dan terus melaksanakan aksi nyata secara berkesinambungan di Karmen. Dengan demikian, Panel setuju bahwa kasus ini telah teratasi melalui kesepakatan dua pihak dan dipandang sudah selesai dan dapat ditutup.

Terakhir diperbarui: 16 Juni 2016

Padang Halaban

No. Keterangan Periode Peristiwa Status
2 Persoalan penguasaan lahan yang melibatkan tiga desa dan SMART di Padang Halaban, Labuhan Batu, Sumatera Utara 2014 SMART mengakuisisi PT Maskapai Perkebunan Sumcana Padang pada tahun 1983, yang sebelumnya dimiliki oleh Plantagen AG.

Pada tahun 2000, sekelompok warga masyarakat Padang Halaban membentuk Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS). Mereka akhirnya mengklaim kepemilikan lahan seluas 3.000 ha.

Klaim tersebut didasarkan pada:

  1. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang diterbitkan tahun 1956
  2. Hubungan kekeluargaan mereka dengan pekerja perkebunan awal yang bekerja pada PT Maskapai Perkebunan Sumcana
  3. Tuduhan bahwa lahan tersebut telah diduduki secara tidak sah oleh Plantagen AG.

Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Labuhan Batu menyimpulkan bahwa klaim KTPHS tidak sah karena tidak didasarkan pada hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). KTPHS tidak menerima kesimpulan dari Tim Penyelesaian Sengketa Lahan tersebut.

Pada tahun 2007, KTPHS menjadi sebuah organisasi resmi yang beranggotakan 2.040 KK di 11 desa. Di tahun 2009, 200 anggota KTPHS membangun gubuk dan menanam pohon buah-buahan di atas lahan sengketa.

Pendudukan lahan secara ilegal ini dilaporkan ke kepolisian resor dan daerah setempat. Mereka berkonsultasi dengan Kepala Bagian Hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Labuhan; Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu; Binkum Polda Sumatera Utara; Kepala Bidang Operasional Kepolisian dan Kanit Tipiter terkait permasalahan ini.

Para pejabat terkait menyimpulkan bahwa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang dimiliki SMART sah serta sesuai hukum yang berlaku, dan gugatan KTPHS ditolak. Kepolisian Labuhan Batu memerintahkan KTPHS untuk mengosongkan tanah yang disengketakan.

Pada periode 2009-2012, KTPHS membawa kasus ini ke pengadilan dan berupaya mencabut pengalihan hak atas tanah dari Plantagen AG ke SMART. Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan menoka gugatan KTPHS pada tahun 2012.

Menyusul putusan MA, pejabat pemerintah mencoba menghubungi KTPHS untuk membahas pengosongan kawasan terkait dan pemberian kompensasi sesuai dengan putusan tersebut. KTPHS tidak bersedia menemui pejabat pemerintah dan menuntut untuk bernegosiasi dengan SMART sebagai gantinya.

Selanjutnya, SMART mengajukan gugatan terhadap KTPHS dan Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat memutuskan bahwa KTPHS harus membongkar gubuk-gubuk yang dibangun, mencabut tanaman mereka, dan mengosongkan lahan. Pada bulan Mei 2014, PN Rantau Prapat menjatuhkan putusan yang memenangkan gugatan SMART.

Masih dalam proses
Apr 2015 Pengadilan Tinggi (PT) Medan menguatkan putusan PN Rantau Prapat yang memerintahkan KTPHS mengosongkan dan meninggalkan lahan tersebut.

Kemudian SMART menemui LSM setempat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk membahas bagaimana putusan MA itu akan dilaksanakan.

Gubernur dan KOMNAS HAM merekomendasikan agar SMART melepaskan lahan seluas 87 ha untuk KTPHS. SMART tidak setuju dengan rekomendasi ini karena MA memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan KTPHS dan hal ini akan menjadi preseden vuruk terhadap UU dan peraturan pemerintah dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, perusahaan mengatakan bersedia untuk mensponsori pembangunan kebun plasma bagi anggota KTPHS di atas lahan yang dialokasikan pemerintah daerah.

Jun 2015 SMART membentuk tim untuk menyelesaikan kasus ini bersama RSPO. PN Rantau Prapat juga memutuskan untuk membentuk tim guna melaksanakan keputusan MA untuk membongkar gubuk-gubuk yang dibangun KTPHS sesuai permintaan SMART.
Nov 2015 SMART dan TFT mulai bekerja untuk melakukan sosialisasi keputusan MA. Kegiatan ini melibatkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, anggota KTPHS, dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

Salah satu solusi yang diusulkan adalah menindaklanjuti rencana pembangunan kebun plasma untuk KTPHS dan masyarakat, tergantung ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

Feb 2016 SMART dan TFT dijadwalkan untuk melakukan sosialisasi dan diskusi dengan Bupati Labuhan Batu yang baru terpilih.

Terakhir diperbarui: 4 Feb 2016